PROKALTIM,BALIKPAPAN – Dialog rakyat merupakan program dan kegiatan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai sarana untuk menghimpun permasalahan kebijakan pembangunan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov Kaltim) disegala bidang, baik kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan juga sebagai wadah Anggota DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan sejauh mana program Pemerintah Provinsi Kaltim dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dialog Rakyat dengan mengusung tema Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim digelar pertama kali oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Kaltim, salah satunya Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo menggelar Dialog Rakyat yang berlangsung di Jalan Bukit Pelajar RT 37 Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat, tepatnya di halaman rumah Ketua RT 37, Rahmad, pada Senin (29/4/2024).
“Dialog Rakyat yang terkait dengan program kegiatan, berbeda dengan reses yang digelar tiap empat bulanan dengan menjaring aspirasi masyarakat hingga mengusulkan. Kalau Dialog Rakyat lebih mendetelkan atau lebih mengfokuskan dari reses tersebut,” kata Sigit.
Ia juga menyampaikan, materinya terkait dengan usulan-uslan dengan Pemerintah, jadi terkait dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). “Karena kalau tidak masuk di sistem tersebut ya tidak akan jalan programnya,” ucapnya.
“Kemudian, bahwa Pemprov menampung usulan, yaitu program belanja langsung yang dilaksanakan oleh dinas-dinas di Provinsi. Juga bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan nanti akan diperjuangkan di Provinsi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Lanjutnya, jadi programnya tanggungjawab Kabupaten/Kota, nanti mereka usulkan bantuan keuangan, karena kami tidak sanggup. Mereka mengusulkan kepada Pemprov dengan kumus-kamus yang sudah disepakati.
Kemudian, usulan hibah bansos, yakni si pengusul-pengusul mengalukan ke Kesra, nanti akan diverifikasi oleh dinas-dinas terkait sesuai dengan tupoksinya.
“Kalau kelembaga sosial ya ke sosial, kelembagaan Ormas itu ke Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol), kalau lembaga pendidikan seperti SD hingga SMP yang memberikan rekomendasi Dinas Pendidikan. Dan kalau untuk swasta melalui hibah bansos seperti sekolah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan sekolah swasta lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Sigit menyampaikan, dari pertemuan tadi diusulkan ketua RT 16 Baru Tengah yakni rumah layak huni. Juga Imran usulkan rumah singgah.
Sigit menanggapi, usulan dialog rakyat tersebut akan jadi PR. “Insya Allah akan koordinasi lagi dengan teman-teman Provinsi, apakah kita loding kan kepada Kabupaten/Kota atau kita bantu dananya.
Yang terakhir, kata Sigit usulan ketika Musrenbang, dana tersebut tidak mencukupi. “Dari usulan itu, kita minta ke pak RT usulan tersebut dikawal yang pada intinya selalu berkoordinasi kepada teman-teman anggota DPRD, baik itu Kota maupun Provinsi,” pungkasnya. (to)
