PROKALTIM,BALIKPAPAN – DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di kantor DPRD Kota Balikpapan, serta Kunker tersebut disambut Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono, didampingi Laisa Hamisah, Anggota DPRD Balikpapan Muhammad Iwan dan Wahidah.
Wakil Ketua Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi DIY, Atmaji mengatakan, kunker DPRD Balikpapan, karena dirinya bersama rombongan Banmus DPRD Provinsi DIY tertarik dengan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim.
“Kami sangat tertarik sekali dengan keberadaan IKN yang ada di sini, barang kali ada hal-hal yang berdampak positif maupun yang kurang baik sehingga kami ingin belajar,” kata Atmaji, kepada awak media, pada Senin (24/6/2024).
Lanjutnya, bagaimana buat perencanaan ke depan terkait keberadaan IKN yang tentunya akan berpengaruh kepada pembangunan jangka panjang maupun menengah.
Ia juga menyampaikan, dirinya bersama rombongan berencana akan ke IKN dan terkait jalur perjalanan ke IKN. “Tapi tadi diberi masukan kepada Pak Budiono agar naik speed boat supaya lebih cepat,” ujar Atmaji, yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi DIY ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono mengatakan, tujuan dari kunker ini, DPRD DIY ingin mengetahui dampak dari pemindahan IKN terhadap Kota Balikpapan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
“Beliau-beliau ini datang ke Balikpapan, salah satunya tentang bagaimana dampak dari penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN terhadap Kota Balikpapan,” katanya.
Budiono menjelaskan, yang pertama, ada beberapa tantangan Kota Balikpapan terhadap keberadaan IKN, yakni kemacetan, pertambahan penduduk, pendidikan, kesehatan dah segala macamnya.
“Selanjutnya juga menanyakan proses penganggaran untuk SMA dan SMK. Karena sekolah tersebut kewenangannya ada di provinsi, maka kami belum bisa jawab,” jelasnya.
Menurutnya, yang secara regulasi penganggaran sekolah tersebut sudah pasti di pagu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim, beberapa triliun untuk SMSMA dan SMK sudah ada.
“Selanjutnya menanyakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), itu juga kan kita sudah punya RPJMD yang baru 2025-2030 nanti. Ini kan RPJMD terakhir 2019-2024,” jelasnya. (to)
