PROKALTIM,BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), pada Rabu (25/9/2024) bertempat di Atlantic Room Hotel Pacific Balikpapan.
Hadir sekaligus membuka secara resmi Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Rinda Setyawati mewakili Kepala DP3AKB Balikpapan Heria Prisni, juga narasumber, Dessy Susanty dan para tamu undangan lainnya.
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Rinda Setyawati mengatakan, DP3AKB Kota Balikpapan mengasosiasikan terkait program PUG dimana ini adalah salah satu tugas pemerintah dan memohon dukungan dari Bapak Ibu semua.
“Untuk kita ketahui bersama bahwa Kota Balikpapan telah berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan yang berbasis kesetaraan dan keadilan. Hal ini telah termuat dalam misi Kota Balikpapan nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan terutama bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas,” kata Rinda Setyawati.
Lanjutnya, implementasi PUG yang ada di Kota Balikpapan, itu penting dilakukan masih ada kesenjangan partisipasi pembangunan perempuan dan laki-laki.
Kemudian, belum optimalnya sumber daya manusia (SDM) khususnya pada kelompok perempuan. “Misalnya secara global di perusahaan selalu ada ruang merokok bagi laki-laki yang dipikirkan dan satu sisi juga ada ruang bagi perempuan untuk menyusui belum diperhatikan,” ucapnya.
Untuk pertemuan ini mengajak peserta yang hadir untuk berempati pada perempuan. Kebutuhan juga pemberdayaan perempuan.
“Jadi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan swasta untuk mendukung pemerintah dalam mendukung kesetaraan Gender,” ujar Rinda Setyawati.
Sementara itu, Narasumber, Dessy Susanty mengatakan, jadi disini penting sekali pengaruh sesama Gender dalam bidang kehidupan manusia.
“Karena PUG ini adalah salah satu strategi untuk bisa mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki karena mereka memberikan hak yang sama,” kata Dessy, kepada awak media.
“Baik hak dalam akses, kesempatan dalam berpartisipasi, kesempatan juga untuk mempunyai kontrol terhadap sumber daya-sumber daya yang ada di Indonesia,” ujarnya. (to)
