PROKALTIM,BALIKPAPAN — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Turbo di Balikpapan kembali memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat. Warga yang selama ini mengandalkan BBM berkualitas tinggi untuk aktivitas sehari-hari kini kesulitan mendapatkannya. Ironisnya, kelangkaan ini terjadi di kota yang dikenal sebagai salah satu pusat pengolahan minyak di Indonesia.

Sorotan tajam datang dari Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dikenal dengan sapaan Taufik Putra Kilat ini tak tinggal diam. Ia langsung menghubungi pihak PT Pertamina Patra Niaga untuk meminta penjelasan terkait kelangkaan tersebut.

“Pihak Pertamina menyampaikan bahwa stok BBM memang sedang menipis, dan pasokan untuk Balikpapan saat ini diambil dari Samarinda,” ungkap Taufik saat ditemui awak media, pada Senin (19/5/2025).

Penjelasan tersebut justru memunculkan tanda tanya besar. Bagaimana bisa Balikpapan, sebagai kota pengolahan minyak, justru harus bergantung pada pasokan dari kota tetangga? Situasi ini, menurut Taufik, tidak masuk akal dan mencerminkan ketidakjelasan dalam manajemen distribusi BBM oleh Pertamina.

Tak hanya itu, masyarakat juga dihadapkan pada sistem pembelian BBM jenis Pertalite yang kini mewajibkan penggunaan barcode atau aplikasi. Bagi banyak warga, proses pendaftaran digital tersebut dinilai rumit dan menyulitkan.

“Dengan manajemen Pertamina seperti sekarang, semuanya menjadi tidak jelas. Ini sangat membingungkan,” ujarnya.

Lebih jauh, Taufik menilai bahwa krisis Pertamax hanyalah bagian dari persoalan distribusi energi yang lebih besar di Balikpapan. Ia menyebut kelangkaan elpiji 3 kg, isu BBM oplosan yang belum terselesaikan, hingga janji layanan bengkel gratis yang tak kunjung direalisasikan, sebagai bukti lemahnya pengawasan dan penanganan.

“Masyarakat tidak boleh hanya diam. Ini menyangkut kepentingan banyak orang,” tegasnya.

Kritik juga dialamatkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Taufik mempertanyakan langkah-langkah konkret dari Bagian Perekonomian maupun Dinas Perdagangan (Disdag), yang menurutnya belum terlihat meski kelangkaan BBM sudah berlangsung selama tiga hari.

“Ini tanggung jawab mereka. Kami di DPRD hanya bisa menjalankan fungsi pengawasan. Karena itu saya langsung ambil inisiatif menghubungi Pertamina. Ini bentuk kepedulian dan tanggung jawab saya kepada warga,” pungkasnya. (to)