PROKALTIM.COM – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur, Shamy Ardian, beserta jajaran melakukan kunjungan kerja perdana ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Kamis (20/08/2026).
Kedatangan Kepala Kantor Wilayah disambut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Akhmad Saparuddin, beserta jajaran. Kunjungan tersebut dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja serta penyelenggaraan layanan pertanahan di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
Turut mendampingi Kakanwil, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Zulkhoir, serta Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, John Palapa beserta jajaran.
Kunjungan diawali dengan audiensi bersama jajaran pimpinan dan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. Audiensi menjadi sarana untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas, capaian program, serta penyelenggaraan layanan pertanahan di daerah. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil juga meninjau secara langsung sejumlah unit kerja, termasuk ruang arsip serta ruang pelayanan dan administrasi, untuk melihat kondisi sarana pendukung, pengelolaan dokumen pertanahan, dan tata kelola administrasi yang mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja serta pelaksanaan layanan pertanahan. Pembahasan mencakup perkembangan program, kualitas pelayanan, kendala yang dihadapi, serta tindak lanjut penyelesaian pekerjaan. Melalui evaluasi tersebut, setiap unit kerja diharapkan dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dan menyusun langkah percepatan agar pelaksanaan tugas dan proses administrasi pertanahan berjalan sesuai ketentuan serta target yang telah ditetapkan.
Melalui kunjungan kerja ini, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Kantor Pertanahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan. Hasil monitoring dan peninjauan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta memastikan setiap proses kerja berjalan tertib dan akuntabel, sehingga masyarakat memperoleh layanan pertanahan yang cepat, tepat, dan memberikan kepastian hukum.