Kanwil BPN Provinsi Kaltim Fasilitasi Bimbingan Teknis Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang

PROKALTIM.COM – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Serbaguna Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur ini diikuti oleh perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kantor Pertanahan, serta pemerintah daerah dari Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Kegiatan diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Kakanwil BPN Provinsi Kaltim yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Zulkhoir, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kalimantan Timur Nurani Citra Adran.

Selanjutnya, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Reny Windyawati, menyampaikan arahan kebijakan penertiban pemanfaatan ruang secara daring. Materi berikutnya disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah III, Agus Sutrisno, yang membahas pengenaan sanksi administratif serta verifikasi penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) dalam rangka penyusunan dan/atau revisi Rencana Tata Ruang (RTR).

Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, peserta memperoleh kesempatan untuk membahas berbagai persoalan dan tantangan dalam penertiban pemanfaatan ruang serta penanganan sengketa penataan ruang di daerah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan desk verifikasi penanganan IPPR yang dipandu oleh Tim Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang. Sesi ini menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi dan memverifikasi indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang sebagai bahan dalam proses penyusunan maupun revisi RTR.

Keterlibatan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan jajaran Kantor Pertanahan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Diharapkan melalui bimbingan teknis ini, pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan semakin meningkat sehingga penertiban pemanfaatan ruang dan penanganan sengketa penataan ruang dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terpadu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.