Press "Enter" to skip to content

Kanwil BPN Provinsi Kaltim Fasilitasi FGD Penilaian Perwujudan RTR Kawasan Perbatasan Negara bersama Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian perwujudan RTR Kawasan Perbatasan Negara

PROKALTIM.COM – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur bersama Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian perwujudan RTR Kawasan Perbatasan Negara yang mencakup lima provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Jhon Palapa. Selanjutnya, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama, memberikan arahan kegiatan secara daring. Pengantar kegiatan disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III, Liza Soraya Kusumadevi, yang menjelaskan pelaksanaan penilaian perwujudan RTR Kawasan Perbatasan Negara sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dalam FGD tersebut, Tim Penyusun yang diketuai oleh Bunga Ludmila R. memaparkan hasil Penilaian Perwujudan RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Pembahasan difokuskan pada penajaman isu-isu strategis kawasan perbatasan serta konfirmasi pelaksanaan program sektoral yang telah dan sedang berjalan di kedua provinsi tersebut.

Melalui forum diskusi ini, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur dan para pemangku kepentingan terkait menghimpun masukan, klarifikasi, serta informasi mengenai kondisi aktual di lapangan. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengukur kesesuaian antara rencana tata ruang dan pelaksanaannya, sekaligus mendukung penyempurnaan arah pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan wilayah.

Be First to Comment

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *