PROKALTIM – Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersinergi dalam menuntaskan proyek IKN.
Diketahui OIKN dan Kementerian PU mendapatkan tambahan anggaran untuk melaksanakan pembangunan.
Menurutnya, Kementerian PU mempunyai tanggung jawab membangun jalan tol, jalan sekitar, serta sarana dan prasarana pendukung IKN. Sedangkan OIKN mendapat tugas membangun berbagai gedung di dalam IKN.
Pada periode 2025–2028 ini, pelaksanaan proyek IKN difokuskan pada pembangunan gedung legislatif dan yudikatif. Komplek parlemen dan gedung yudikatif ditargetkan sudah rampung pada tahun 2028 mendatang.
“Muncul persoalan sinergitas antara Kementerian PU dan OIKN. Maksud saya, kalau 2028 itu jalan tolnya belum jadi, misalnya, apakah Gedung DPR harus jadi? Apakah mungkin gedung DPR belum jadi, tapi jalan tol sudah jadi?” kata Toha, Jumat (14/2/2025).
Untuk itu, kata legislator asal Dapil Jawa Tengah V itu, OIKN dan Kementerian PU harus bersinergi dalam penentuan waktu pelaksanaan pembangunan.
“Artinya, anggarannya harus tersedia. Misalnya, pada 2028, jalan tol sudah harus selesai, maka Kementerian PU harus diberikan anggaran untuk menyelesaikan proyek tersebut,” tuturnya.
Dampak dari efisiensi anggaran, Kementerian PU memangkas anggaran untuk IKN, dari pagu awal Rp60,6 triliun menjadi Rp14,87 triliun. Sedangkan OIKN sendiri mendapatkan anggaran yang semula Rp6,3 triliun menjadi Rp5,2 triliun. Anggaran itu belum termasuk Rp8,1 triliun yang akan digunakan untuk membangun gedung legislatif dan yudikatif.
“Jadi, koordinasi antara OIKN dan Kementerian PU harus lebih efektif. Misalnya, kamu bangun apa? Aku bangun ini. Kalau ini saja yang selesai, akhirnya tidak berguna. Kalau yang jadi hanya sarana-prasarana, pasti nanti tidak berguna,” tukasnya. (*)
