Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Soroti Mandeknya Pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur: “Warga Sudah Terlalu Lama Menunggu”
PROKALTIM,BALIKPAPAN – Harapan warga Balikpapan Timur untuk segera memiliki rumah sakit sendiri tampaknya kembali tertunda. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, angkat bicara dan menyuarakan kekecewaannya terhadap lambatnya gerak Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam merealisasikan pembangunan rumah sakit di wilayah tersebut.
Pembangunan rumah sakit yang berlokasi di Gang Kacang, Kelurahan Lamaru, sejatinya sudah direncanakan sejak lama. Bahkan, proyek tersebut menjadi salah satu aspirasi yang dibawa Nurhadi saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan, mewakili daerah pemilihan yang sama.
“Saat saya tanya lagi ke Dinas Kesehatan, jawabannya masih menunggu kontrak multiyears. Padahal janji pembangunannya dulu setelah Lebaran 2025, dan sekarang Lebaran sudah lewat,” ungkap Nurhadi saat ditemui pada Jumat (2/5/2025).
Bagi Nurhadi, alasan tersebut terasa mengada-ada. Ia mempertanyakan komitmen Pemkot Balikpapan dalam memenuhi janji politiknya kepada masyarakat. “Ini bukan soal angka anggaran. Mau Rp10, 15, atau 20 miliar, yang penting dimulai dulu. Jangan terus menerus ditunda,” katanya tegas.
Ia menekankan bahwa DPRD Provinsi siap membantu, bahkan menyebut bahwa 10 legislator dari Balikpapan telah menyatakan komitmen untuk memperjuangkan bantuan keuangan tambahan dari provinsi. Dukungan juga datang dari Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, yang menurut Nurhadi telah siap mengawal proses anggaran demi kelancaran proyek tersebut.
“Lahannya sudah ada, lokasi pun strategis dekat Pantai Manggar dan markas Raider 600/Modang. Ini bukan soal teknis, tapi soal niat,” sindir Nurhadi.
Rumah sakit yang dirancang setinggi lima lantai tersebut membutuhkan total anggaran Rp272 miliar. Untuk tahap awal, Pemkot Balikpapan telah menganggarkan Rp19 miliar pada tahun 2025 dengan skema kontrak tahun jamak.
Tak hanya menyoroti fasilitas kesehatan, Nurhadi juga menyinggung kemacetan yang semakin parah di Balikpapan Timur, khususnya di Jalan Mulawarman. Meski jalan tersebut berada di bawah kewenangan provinsi, ia menilai Pemkot seharusnya lebih fokus pada pembangunan sarana layanan dasar bagi warga.
“Jalan itu urusan provinsi, kami di DPRD provinsi akan bantu. Tapi kebutuhan seperti rumah sakit itu tanggung jawab pemerintah kota. Jangan saling lempar bola. Warga sudah lelah menunggu,” ujarnya.
Nurhadi berharap polemik ini segera dituntaskan, dan Pemkot mulai mengambil langkah nyata. “Jangan didramatisir, masyarakat butuh solusi, bukan alasan,” pungkasnya. (to)
