BALIKPAPAN-Sebagai upaya menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan pada bulan Ramadan dan Lebaran 1422 H, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kemarin (14/4) menyelenggarakan high level meeting (HLM). HLM TPID Kabupaten PPU dibuka langsung oleh Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud yang juga ketua TPID Kabupaten PPU.
Acara yang digelar di Kantor Bupati Penajam Paser Utara ini dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Sri Darmadi Sudibyo, Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Mulyadi, serta pimpinan organisasi perangkat faerah (OPD) dan instansi vertikal lainnya yang menjadi anggota TPID Kabupaten PPU.
Dalam sambutannya, Ketua TPID PPU Gafur Mas’ud memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan HLM sebagai upaya dari TPID PPU untuk mencapai kestabilan harga. Sebagai daerah penghasil komoditas pertanian, PPU diharapkan dapat menjadi penyangga pangan bagi daerah-daerah di sekitarnya.
“Selain itu, PPU juga diharapkan dapat menjaga ketersediaan pasokan pangan di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, dalam paparannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan,Sri Darmadi Sudibyo menyampaikan perkembangan ekonomi di Kabupaten PPU hingga akhir tahun 2020 yang mengalami kontraksi di tengah pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi mendorong lemahnya daya beli di tengah pandemi COVID-19.
“Sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah terbatasnya pendapatan masyarakat, maka stabilitas harga khususnya pangan perlu dijaga,” terangnya.
Perkembangan harga-harga sejumlah komoditas pangan di PPU, antara lain, beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, cabai merah, dan bawang merah menunjukkan arah peningkatan. Namun demikian, beberapa komoditas lain seperti cabai rawit, bawang putih, daging ayam, dan daging sapi mulai menunjukan arah penurunan harga seiring dengan mulai meningkatnya pasokan.
Memasuki periode Ramadhan dan Idulfitri, TPID Kabupaten PPU perlu mencermati adanya risiko yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga. Terutama meningkatnya permintaan di periode HBKN (momen Ramadan dan Lebaran) seiring dengan naiknya daya beli masyarakat di tengah upaya pemulihan ekonomi.
Risiko lain bersumber dari kondisi cuaca yang belum kondusif dan diperkirakan akan berdampak terhadap produksi pangan khususnya ikan laut, sayuran, dan komoditas hortikultura di daerah sentra produksi. Selain itu, risiko lain yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga adalah gangguan pasokan serta distribusi barang yang masuk ke wilayah PPU dan risiko distribusi LPG yang kurang lancar.
“Mempertimbangkan risiko dan tantangan terhadap stabilitas harga ke depan, perlu ditempuh strategi 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” ungkap Sri Darmadi Sudibyo.
Strategi 4K yang yang dapat dilakukan adalah melakukan pemantauan harga dan stok secara rutin, meningkatkan program urban farming khususnya komoditas hortikultura sebagai sumber pangan rumaha tangga. Selanjutnya mendorong produksi pertanian pangan di Kabupaten PPU, menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan khususnya yang berasal dari luar PPU.
Terakhir adalah melakukan sidak pasar untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kewajaran harga serta memberikan edukasi belanja bijak dan tidak melakukan belanja berlebihan (panic buying) kepada masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sidak pasar sebagai bentuk upaya pengendalian inflasi dari aspek keterjangkauan harga. Sidak pasar dilakukan di Pasar Induk Penajam terhadap komoditas pangan seperti beras, bawang merah, cabai, telur dan gula. Dari sidak pasar diketahui bahwa tingkat harga tidak mengalami kenaikan yang berlebihan serta jumlah stok masih terpantau stabil.
Dalam kesempatan ini juga dilakukan peresmian Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten PPU sebagai upaya memperluas ekosistem digital khususnya pada elektronifikasi transaksi pemda. Digitalisasi transaksi memberikan manfaat antara lain transaksi lebih cepat, aman, tercatat dan transparan. Selain itu, digitalisasi juga berpotensi meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD).
“Bank Indonesia bersama pemerintah daerah melalui TPID terus berkolaborasi untuk menjaga stabilitas harga sebagai upaya mencapai inflasi yang rendah dan stabil. Upaya pengendalian harga yang dilakukan TPID bertujuan untuk mencapai sasaran inflasi nasional 3 persen±1,” tutupnya. (dah)
