BALIKPAPAN-Menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2019 wali kota Balikpapan yang disampajkan beberapa waktu lalu,tidak begitu saja diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) kota Balikpapan,para wakil rakyat Balikpapan sepakat untuk membuat panitia khusus (Pansus) terkait masalah ini,melihat masih banyaknya permasalahan yang ada di kota Balikpapan.”Jika dalam waktu satu bulan DPRD tidak memberi rekomendasi maka LKPj dianggap diterima,sebagai catatan,rekomendasi tersebut digodok oleh pansus,”terang ketua pansus LKPj 2019 Sukri Wahid.
Politikus yang juga merupakan dokter gigi ini menjelaskan bahwa pansus sudah memegang data yang cukup untuk mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah,di antaranya adalah kasus pembayaran stadion Balikpapan yang belum terselesaikan pembayaranya sampai saat ini hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)wali kota dan wakil wali kota Balikpapan
pan yang belum tertunaikan.” Kami tadi (kemaren,red) ke Bapeda,karena leading sectornya yang menyusunkan di Bapeda,ini adalah tahun ke tiga wali kota dan wakil wali kota Rizal Effendi dan wakil wali kota Rahmad Mas’ud memimpin kota ini dengan RPJMD yang sudah diperdakan tiga tahun yang lalu, yang mana di RJPMD disebutkan selama menjabat kepala daerah akan menyelesaikan 51 titik banjir,saat ini baru terealisasi 44 titik dan di luar itu muncul titik baru,kemudian masalah normalisasi sungai ampal yang belum berhasil,yang kedua pembayaran lahan stadion,”ungkap Sukri wahid dengan gamblang.(moe)
