DPRD KRITISI DATA GAKIN BALIKPAPAN YANG MASIH MENGGUNAKAN DATA TAHUN 2012

BALIKPAPAN-Ketua Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid menyampaikan bahwa data keluarga miskin (gakin) yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) merupakan data tahun 2012.

Hal itu disampaikan Syukri ketika bertemu dengan Kementerian Sosial belum lama ini. Para wakil rakyat itu mendapat informasi bahwa Balikpapan salah satu Kota yang belum menyampaikan perkembangan terbaru data gakin.

“Kita hasil rekomendasi dari Kementerian Sosial terkait dengan Direktorat Penanganan Kemiskinan kita dapat info Balikpapan termasuk Kota yang tidak mengupdate data gakin. Teman-teman semua hadir langsung diterima Direktur Bahwa data kita 2012,” ujarnya Selasa ( 29/9/2020).

DPRD pun meminta Pemerintah Kota memperbaharui data gakin karena menjadi acuan penerima program jaminan sosial. Karena dalam APBD Kota Perubahan ada angaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial senilai Rp 50 miliar.

Baca juga  Ketua DPRD Peringati Isra Mi'raj Lanjut Wayang Kulit di Halaman Rumah Dinas

Pemerintah Kota rencananya akan kembali melanjutkan penyaluran bantuan jaring pengaman sosial hingga Desember 2020.

“Jadi dana itu diantaranya adalah (untuk) kesehatan dan jaring pengaman sosial,” ujar politisi PKS itu.

Disisi lain lanjutnya, Pemerintah Kota berencana memangkas jumlah kepala keluarga (KK) menerima jaring pengaman sosial lanjutan dari sebelumnya 70 ribu KK. Hal itu justru akan menimbulkan polemik baru di masyarakat.

Tidak semuanya (dapat) jadi akan ada masalah di lapangan nanti akan ada masalah nanti di lapangan nanti sudah angkat tangan. ada RT yang bilang lebih baik gak usah,” ujarnya.

Kata dia, RT justru mengusulkan, jumlah KK penerima tetap sama namun volume atau besaran nilai yang diterima dikurangi. Karena kini tidak tahu berapa banyak KK yang tidak akan mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial lagi.

Baca juga  Reses Perdana Edy Alfonso, Warga Curhat Masalah Banjir

“Dia mengusulkan covernya tetap, volumenya dikurangi dapat semua. Sekarang kami tidak tahu kira-kira sisa dana itu tidak menyisir 30 persen lagi tapi akan diambil berapa persen,” ujarnya

“Ini yang kami tanya, artinya apa masyarakat yang sudah 4 bulan dapat bisa gak dapat lagi. Pertanyaannya adalah yang dipilih itu siapa, ada RT yang sudah angkat tangan tidak mau konflik”, pungkasnya.

Ikuti Berita Kami di Google News, Klik Disini

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Kaltim News


Pendaftaran Kolomnis Kaltimsiana