BALIKPAPAN, PROKALTIM – Manajemen PT Pegadaian (Persero) mendukung program holding BRI-Pegadaian-PNM yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional, yakni sesuai tagline BUMN untuk Indonesia.
Holding tersebut juga akan memperkuat database pelaku UMi dan UMKM yang sangat bermanfaat dalam mendukung suksesnya program-program pemerintah dalam pembangunan ekonomi.
Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto menyampaikan, holding BUMN tersebut memiliki tujuan utama untuk penguatan bisnis UMi dan UMKM serta kemudahan akses terhadap pembiayaan di Pegadaian. Perluasan akses ini terjadi karena masing-masing institusi dapat saling memanfaatkan outlet, agen, dan tenaga pemasar secara terintegrasi, sehingga daerah-daerah yang belum terjangkau oleh outlet Pegadaian dapat dilayani di outlet BRI, agen BRIlink, dan PNM.
“Holding ini juga akan menciptakan efisiensi karena penggunaan teknologi dapat dilakukan secara terintegrasi. Dengan integrasi ini, maka transaksi nasabah ketiga perusahaan semakin cepat, akurat, mudah dan hemat. Di sisi lain, ketiga institusi juga bisa saling memanfaatkan gedung kantor atau outlet dan agen masing-masing perusahaan untuk memasarkan produk secara cross selling,” urainya.
Lebih lanjut Kuswiyoto meyakini, holding BUMN ini memberikan dampak positif tidak hanya kepada pelaku UMi dan UMKM. Melainkan, juga meningkatkan kesejahteraan agen ketiga perusahaan.
“Karyawan juga tidak perlu khawatir karena holding tidak akan menimbulkan dampak negatif seperti PHK, penutupan outlet ataupun pengurangan pendapatan. Bahkan sebaliknya. jika bisnis semakin sehat, maka kesejahteraan karyawan pun semakin meningkat,” terang Kuswiyoto.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, pihaknya sudah mendapatkan restu dari sejumlah otoritas berkaitan dengan rencana pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi) tiga BUMN di bawah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk yang membawahi PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.
Dukungan tersebut, lanjutnya, berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan Komite Privatisasi yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Alhamdulillah, dari audiensi kami dan rapat-rapat yang ada di berbagai pihak saat ini kami sudah mendapat dukungan dari OJK, Bank Indonesia, LPS, KSSK, dan terakhir dirapatkan di komite privatisasi yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian sebagai pimpinan dari komite tersebut,” ujar Erick dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (18/3). (dah)
