JAKARTA,PROKALTIM – Satu lagi kebijakan strategi yang akan dibuat oleh pemerintah. Pasalnya, akan mewajibkan 25 persen aparatur sipil negara (ASN) 7 kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarinves) work from Bali pada kuartal III tahun ini.
Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Vinsensius Jemadu mengatakan kuota tersebut mempertimbangkan kemampuan APBN serta kebijakan work from office bagi ASN yang hanya 50 persen.
“Kami mengusulkan saat ini kalau kita lihat bahwa work from office itu sekitar 50 persen, nah kalau itu bisa dibagi 2, 25 persen yang work from office, 25 persen yang work from Bali dengan memaksimalkan existing budget yang ada,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Sabtu (22/5).
Menurut Vinsensius, kebijakan tersebut akan membantu pemulihan ekonomi Bali yang terpuruk karena sepinya pariwisata. Salah satunya dengan menaikkan tingkat keterisian atau occupancy rate hotel-hotel yang ada di Bali.
“Lagipula kalau memang benar biaya akomodasi dihitung bulanan katakanlah 3 juta atau 4 juta per bulan, satu kamar untuk akomodasi di Bali, saya kira itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga ASN itu secara bergantian secara bergelombang sampai dengan akhir tahun melakukan work from Bali,” tuturnya.
Namun, pemerintah masih perlu mendetailkan kebijakan tersebut sebelum memulai implementasi. Selain soal kuota, perlu dipikirkan pula jenis-jenis pekerjaan apa saja yang bisa didorong untuk masuk dalam program work from Bali.
“Kami mengusulkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang rutin, sifatnya kesekretariatan, dan juga rapat-rapat itu sebaiknya memang dikontrol atau dikerjakan dari Bali, rapat kalau dilaksanakan secara hybrid offline-nya di Bali dan selebihnya Itu lewat zoom. ini yang kita lagi pikirkan,” jelasnya.
Di samping itu kementeriannya juga perlu membuat aturan agar ASN yang nantinya bekerja dari Bali tak mengikutsertakan keluarganya ke sana.
“Kami merekomendasikan supaya keluarga juga tidak diikutsertakan supaya betul-betul nanti kita bisa membatasi jumlah dan juga kita bisa mengawasi dengan baik tentang protokol kesehatan,” imbuhnya.
Vinsensius mengaku telah mendapatkan dukungan penuh dari Menteri Parekraf Sandiaga Uno untuk menyusun kebijakan tersebut.
“Kami juga akan segera melakukan rapat internal untuk menentukan beberapa SOP. satu hal yang menjadi catatan Kami adalah protokol kesehatannya itu memang sangat ketat sekali sehingga betul-betul juga kita bisa menekan transmisi pandemi covid-19 ini,” tandasnya.
Work Form Bali diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk memulihkan pariwisata Bali yang terpuruk akibat pandemi covid-19.
Komitmen program Work From Bali dituangkan dalam nota kesepahaman Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali, Selasa (18/5) lalu.
“Nota kesepahaman ini dibuat sebagai upaya mendukung peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dan berlaku untuk tujuh kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves,” kata Luhut. (ven)
