BALIKPAPAN,PROKALTIM – Kegiatan sesuai dengan Amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. DPRD Kota Balikpapan, Senin (24/5/2021) menggelar Rapat Paripurna Ke-21 Masa Sidang II Tahun 2021, rapat secara virtual dengan Pemerintah Kota (Pemkot), melalui video conference.
Dalam penyampaian jawaban fraksi-fraksi DPRD Balikpapan atas pemandangan umum Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, terhadap dua Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) dan jaminan produk halal.
Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh yang diwakili Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Andi Arif Agung mengatakan, bahwa hari ini Senin (24/5/2021) sudah ada jawaban dari fraksi mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal dan pemberdayaan PKL.
“Mudahan-mudahan setelah selesai akan dibawa ke Pemerintah Provinsi untuk dilakukan fasilitasi, baru nanti akan ada jawaban akhir dari Wali Kota, dan Raperda ini menjadi Perda yang akan dicatatkan dalam pemerintahan, tinggal nunggu Perwali,” kata Andi Arif, setelah rapat paripurna.
Dia juga menyampaikan, karena dua Raperda sebelumnya yakni Perda Ketertiban Umum dan Kearsipan masih dalam proses di Provinsi, maka itu ia berencana mau konsultasi ke Provinsi. “Dan untuk target penyelesaian masih menunggu dari fasilitasi Provinsi, dan berharap ini tidak akan lama. Untuk itu mau ditanyakan, mengapa proses fasilitasi ini lama,” jelas Ketua Harian Golkar Balikpapan ini.
Dan politisi Golkar ini mengungkapkan, untuk jumlah Perda yang disahkan, baru ada empat antaranya Perda ketertiban Umum, Perda Arsip, Perda Penyelanggaraan Produk Halal dan Pemberdayaan PKL. (to)
