Search
Search
Close this search box.

RDP DPRD Bahas RPJMD Wali Kota Terpilih Soal BPJS Gratis, Abdulloh : Anggarkan Kesehatan Gratis Warga Balikpapan

BALIKPAPAN,PROKALTIM – DPRD Kota Balikpapan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah OPD yang menjadi mitra kerjanya, membahas sejumlah visi dan misi dari Wali Kota terpilih untuk dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2024.

RDP dipimpin Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh didampingi oleh anggota DPRD dan dihadiri Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, BPKAD, Bagian Pembangunan di ruang rapat paripurna, belum lama ini.

Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan, anggaran pembiayaan iuran BPJS bagi warga yang akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat sasaran. Dan agar dalam memasukkan rencana penggratisan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah kota harus membuat perhitungan yang benar-benar matang dalam pelaksanaannya.

Baca juga  PJU Jadi Aspirasi Warga Saat Reses Pantun Gultom
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh S.sos

“Jadi kami ingin ada kejelasan kategori masyarakat penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan khusus bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Untuk pos anggaran silahkan tim anggaran Pemkot yang menetapkan,” katanya, belum lama ini.

Abdulloh juga menyampaikan, visi tersebut harus masuk ke dalam RPJMD 2021-2024 sebagai bukti realisasi janji kampanye yang harus ditunaikan kepada masyarakat. Dan iuran BPJS Kesehatan gratis ini merupakan implementasi dari visi Wali Kota Balikpapan terpilih, Rahmad Mas’ud, ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

“Sesuai dengan visi Wali Kota terpilih yang akan memberikan BPJS gratis kepada masyarakat tentunya akan jadikan salah satu yang akan dituangkan dalam RPJMD Kota Balikpapan,” menurutnya.

Baca juga  Tata Kelola Konstanta Demografi Berpengaruh Terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Lanjut Abdulloh, anggaran yang dipergunakan benar-benar efektif dan masyarakat yang menerima bantuan BPJS tepat sasaran dan memang termasuk yang betul-betul membutuhkan. Dan pihaknya menyerahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) dalam pelaksanaannya di lapangan.

“Dengan tidak memasukkan masyarakat yang sudah masuk dalam program BPJS mandiri yang ditanggung oleh perusahaan, intinya kami minta perhitungan yang benar-benar matang dalam menentukan kategori masyarakat yang diberikan BPJS secara gratis oleh pemerintah,” ungkapnya. (to)

Agar Tidak Ketinggalan Informasi Terbaru
Ikuti Berita Kami di Google News, Klik Disini

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

PROKALTIM GROUP

Kategori Berita
Daerah

Pendaftaran Kolomnis Kaltimsiana

[gravityform id="3" title="false" description="false" ajax="true"]