RDP Komisi IV DPRD dengan Dinsos Balikpapan, Taqwa : Dinsos Kurang Bersosialisasi ke Masyarakat

BALIKPAPAN,PROKALTIM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan dengan Dinas Sosial (Dinsos), yaitu evaluasi pencapaian yang dilakukan oleh Dinsos terkait dengan pengawalan visi dan misi Wali Kota di 2016-2021, kemudian perencanaan program kegiatan yang bersinergi atau sesuai dengan visi dan misi Wali Kota terpilih 2021-2024.

Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menilai Dinsos masih kurang melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait informasi penghapusan santunan kematian bagi pasien Covid-19.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Muhammad Taqwa mengatakan, pihaknya banyak menemukan adanya masyarakat yang bertanya terkait kejelasan santunan kematian bagi pasien Covid-19.

Telah berubah oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sejak 18 Februari 2021 lalu. Dan waktu itu santunan kematian bagi pasien Covid-19 yang pernah dialokasikan pada tahun 2020 lalu itu.

Baca juga  Komisi IV DPRD Balikpapan Akan Bantu Insentif Para Guru Ngaji
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Muhammad Taqwa. (foto : ato)

“Informasi kepada masyarakat ini kan ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah bagi pasien yang meninggal dunia karena Covid-19 padahal kebijakan ini telah dicabut oleh pemerintah pusat. Dan kadang-kadang kita kesulitan dalam menyampaikan informasi masyarakat yang bertanya,” kata Taqwa kepada media, Selasa (25/5/2021) belum lama ini.

Politisi Gerindra juga menjelaskan, pihaknya telah memanggil Dinsos untuk meningkatkan sosialisasi ke masyarakat soal data-data, sehingga masyarakat tidak kebingungan dalam mencari informasi yang benar.

“Untuk itu melalui Kelurahan atau Kecamatan sehingga masyarakat tidak kebingungan dalam mencari informasi, dan kita juga sudah meminta informasi kepada Dinsos agar melakukan pemerataan penyebaran informasi di lapangan,” ucapnya.

Sementara itu Ketua komisi IV ini juga mengungkapkan, hal ini dilakukan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu bisa dipertanggungjawabkan.

Baca juga  Aliansi Buruh Balikpapan Mengadu ke DPRD, Terkait Perda, Pekerja Lokal, UMK dan Kasus Pekerja Osiana

“Informasi terkait untuk menentukan kategori atau daftar penerima bantuan sosial yang akan diserahkan oleh pemerintah terkait dampak Covid-19,” ungkapnya. (to)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Kaltim News


Pendaftaran Kolomnis Kaltimsiana