Permasalahan PPDB Balikpapan, Taufik: Kepala Daerah Wajib Perjuangkan Sekolah Baru

BALIKPAPAN,PROKALTIM – Dibalik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di Balikpapan, sempat menimbulkan  aksi protes orang tua siswa di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, akibat dari anak dari para pendemo tidak diterima di sekolah yang diinginkan.

Menanggapi kejadian ini, anggota DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman mengatakan, kalau dilihat dari sisi permasalahan PPDB online yang saat ini baik SMA SMK SLTP, sebenarnya sudah ada peraturan yang telah ditetapkan.

“Kalau SMA dan SMK yang pasti kita kekurangan sekolah, yaitu di Balikpapan Barat itu dijanjikan dengan SMKN 7 sampai saat ini tidak ada realisasinya, sehingga terjadilah lonjakan arus protes warga ingin anaknya masuk sekolah dan tidak dapat terayomi dengan dua sekolah yang ada di Balikpapan Barat, yaitu SMAN 3 dan SMAN 8. Sehingga dengan sistem zonasi juga banyak yang tidak bisa ter-cover atau terealisasi warga-warga tersebut,” kata Taufik Qul Rahman, kepada Prokaltim.com.

Baca juga  Program Ekonomi Kerakyatan Ala Budiono

Dia juga menyampaikan, jika jaraknya melampaui dari jarak yang ditentukan, maka siswa bersangkutan tidak bisa masuk atau tidak diterima. Namun, jika menggunakan sistem nilai dipastikan bisa terakomodir.

“Kita tidak serta-merta menyalahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), mengingat Dinas Pendidikan Kota Balikpapan mengikuti Permendiknas, hanya saja harus ada perlawanan atau kebijakan dari kepala daerah yang harus memikirkan persoalan PPDB online tersebut,” ucapnya.

Politisi fraksi PKB ini juga mengungkapkan, SMA SMK harus dibangun, tapi juga harus dilihat dari guru pendidik terpenuhi.

“Permasalahan dengan berbagai macam bentuk PPDB online dan menyempurnakan PPDB online tetapi tidak dibarengi dengan penambahan sekolah SMP dan guru pendidik, percuma,” ungkapnya.

Baca juga  AKD Kembali Tertunda, Sabaruddin Pastikan Hari Ini Final

Sementara itu menurut Taufik, solusinya, semua masing-masing mengikuti aturan yang baik yaitu Kepala Dinas Pendidikan punya metode yang jitu. Permendikbud biarkan saja untuk sementara, supaya jangan timbul lagi permasalahan. Jadi kalau membangun sekolah harus dipikirkan dulu, seperti akan terbangun SLTA SMK dan jangan lupa bangun juga SMP.

“Tapi harus akomodir kedua sekolah negeri dan swasta tingkat sekolah. Jangan sampai kesenjangan sekolah swasta juga menjadi permasalahan, nanti warga maunya ke sekolah negeri, akhirnya tidak ada lagi yang mau minat sekolah swasta, tapi dipikirkan juga sekolah swastanya bisa memiliki murid,” ungkap putra Kilat ini. (to)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Kaltim News


Pendaftaran Kolomnis Kaltimsiana