+ 👀

DPRD Pertanyakan Keterlambatan Anggaran KONI, Taufik: Melihat Kondisi KONI Balikpapan

BALIKPAPAN,PROKALTIM – Menjelang perhelatan Porprov Kaltim VII tahun 2022 akan dilaksanakan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim) pada 12 November 2022. Untuk itu, DPRD Kota Balikpapan menginginkan permasalahan yang timbul tidak mempengaruhi para atlet dan DPRD terus memonitor persoalan di kepengurusan KONI Balikpapan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman mengatakan, meminta permasalahan yang terjadi di dalam kepengurusan KONI harus segera terselesaikan. Karena salah satu syarat utama pengiriman kontingen terkait keabsahan status kepengurusan di KONI masing-masing kabupaten kota.

“Kalau melihat kondisi KONI sedih juga. Padahal tidak ada dualisme seperti organisasi KNPI. Intinya KONI sebagai wadah olahraga tidak boleh masuk ke ranah politik. Kalau sampai masuk tentu jadinya tidak sehat,” ujarnya usai RDP bersama KONI, pada Selasa (6/9/2022).

Baca juga  Masih Menunggu Raperda Transportasi dari Provinsi

Lanjut Taufik, terbukti hanya ada satu nama yang mengantongi SK sebagai ketua KONI di Kota Balikpapan, dari informasi yang masuk, tidak terjadi dualisme dalam kepengurusan KONI di Balikpapan. Maka dirinya menilai yang terjadi sebatas permasalahan di internal kepengurusan saja. Untuk itu pihak DPRD berencana berkoordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan untuk membahas solusi kepengurusan KONI ke depannya.

“Apalagi nanti kan ada even Porprov dalam waktu dekat di Berau. Seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan harus segera bersikap. Memberikan apresiasi kepada KONI yang sudah dilantik. Itu membawa nama kota kita. Sudah ada pengajuan anggaran sekitar Rp 7 miliar,” ucapnya.

Dia juga mengungkapkan, kepada kepengurusan KONI yang ada untuk melanjutkan program pembinaan atlet. Termasuk meminta mereka fokus mempersiapkan atlet yang bakal berlaga di gelaran Porprov Kaltim. Sementara persoalan struktur kepengurusan akan melibatkan Disporapar sebagai satuan kerja terkait.

Baca juga  Rapat Komisi III DPRD Balikpapan Akan Konsultasi ke KPK, Terkait Proyek DAS Ampal

“Disporapar Balikpapan tidak boleh menahan dananya KONI. Kalau ada masalah Perwali kenapa tidak cepat lakukan perubahan di bagian hukum. Kalau begini kita perjelas bahwa pemerintah tidak mau mendukung KONI yang ada,” tegasnya.

Sementara itu, secara terpisah, Wakil Ketua I KONI Balikpapan, Rustam berharap anggaran persiapan menghadapi Porprov segera cair. Mengingat waktu pelaksanaannya semakin dekat. Sementara sejumlah cabang olahraga unggulan memerlukan dana pembinaan atlet yang bakal berlaga.

“Beberapa hari lalu kami sudah temui mereka bahas soal Poprov, juga mempertanyakan bantuan anggarannya. Harapan kita Disporapar dapat bersinergi dengan KONI. Karena jelas kami yang membina dan pemerintah membantu anggarannya,” ungkapnya. (to)

Agar Tidak Ketinggalan Informasi Terbaru
Ikuti Berita Kami di Google News, Klik Disini

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kaltim News


Scroll to Top

PROKALTIM GROUP

Kategori Berita
Daerah

Pendaftaran Kolomnis Kaltimsiana