PROKALTIM.COM, SAMARINDA – Netralitas aparatur desa menjadi sorotan menjelang pemilu 2024. Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawal sikap dan perilaku kepala desa (kades) dan aparatur desa lainnya agar tidak berpihak kepada calon manapun.
Menurut Jahidin, kades-kades di Kaltim harus menjaga netralitasnya sebagai aparatur negara. Ia mengkhawatirkan adanya kades yang mempengaruhi pilihan warga, terutama ketua-ketua RT di wilayahnya.
“Kades punya pengaruh besar terhadap warga desa. Jika mereka berpihak atau memfasilitasi calon tertentu, itu akan merusak proses pemilu yang jujur dan adil,” kata Jahidin.
Politisi dari Fraksi PKB ini juga meminta Bawaslu untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada kades-kades di Kaltim.
Ia mengingatkan, pemilu sudah semakin dekat. Ia berharap, kades-kades bisa mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak ikut campur dalam kampanye, bersikap adil, dan tidak memberi keputusan yang merugikan atau menguntungkan salah satu peserta pemilu.
Jahidin juga menegaskan, Bawaslu harus bertindak tegas jika ada kades atau aparatur desa yang melanggar netralitas. Ia menganggap, hal itu merupakan kewenangan penyelenggara pemilu untuk menegakkan hukum.
“Jika ada pelanggaran yang terbukti, Bawaslu harus melanjutkan ke proses hukum yang lebih lanjut. Kita tidak mau ada kades yang mencoba mengintervensi pemilu 2024,” tutup Jahidin.(advertorial)
