PROKALTIM,PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya menekan angka kekerasan pada perempuan maupun anak.
Berbagai langkah dilakukan, salah satunya mengadakan pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan menggunakan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Kegiatan tersebut digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Pelatihan yang diadakan ini dihadiri oleh aparat kepolisian, operator SIMFONI dari berbagai instansi, serta perwakilan Puskesmas. Tujuan utama acara ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat tercatat dengan baik di dalam sistem tersebut.
Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan (PPHAP) DP3AP2KB PPU, Nurkaidah, menyampaikan bahwa pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis SDM, tetapi juga untuk memperkuat sinergi antarinstansi.
“Kita berharap dengan adanya pelatihan ini, seluruh peserta mampu mencatat setiap kasus kekerasan dengan lebih akurat dan cepat, sehingga penanganan di lapangan dapat lebih efektif. SIMFONI PPA menjadi alat yang sangat penting untuk mencatat seluruh kasus, dan data ini akan menjadi bahan dasar bagi kebijakan lebih lanjut,” ujarnya.
Nurkaidah juga menjelaskan bahwa salah satu masalah yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan adalah kurangnya data yang terintegrasi antarinstansi. Dengan keberadaan SIMFONI PPA, diharapkan setiap lembaga, termasuk polisi, dinas sosial, dan rumah sakit, dapat memberikan laporan yang konsisten dalam satu platform.
“Ini akan mempercepat proses penanganan kasus karena semua informasi sudah berada di satu tempat,” tegasnya.
Selama pelatihan, para peserta diajarkan cara menginput data korban kekerasan ke dalam SIMFONI PPA, mulai dari tahap identifikasi hingga pelaporan penanganan kasus. Selain itu, peserta juga dilatih untuk menggunakan fitur visualisasi data yang akan mempermudah analisis dan pengambilan keputusan di masa mendatang.
Pelatihan ini menjadi sangat penting mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Di PPU, jumlah laporan kasus kekerasan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan sistem pencatatan yang lebih baik, pemerintah daerah berharap dapat mengambil langkah-langkah preventif yang lebih tepat.
“Ke depan, kita ingin seluruh data bisa terpusat dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan, tentunya dengan tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan data,” tandasnya Nurkaidah. (Adv)
