PROKALTIM,BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna ke-32 masa sidang I tahun 2024, dengan agenda persetujuan bersama hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) atas rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Balikpapan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Rapat ini dilaksanakan di aula Gedung Parkir Klandasan pada Senin (30/12/2024).
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyatakan bahwa rapat ini merupakan bagian dari proses pembentukan dan pengesahan APBD Kota Balikpapan untuk tahun anggaran 2025.
“Pengesahan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 900,1,1/3458.III/BPKAD tertanggal 24 Desember 2024,” jelasnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Balikpapan telah menindaklanjuti catatan evaluasi Gubernur, yang mencakup kesesuaian tahapan dan jadwal proses APBD, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal, serta sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Catatan-catatan tersebut telah dikaji dan disesuaikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD. Hari ini, kami menyepakati penyempurnaan Raperda ini menjadi Perda,” tambahnya.
Sekretaris DPRD Kota Balikpapan, Arfiansyah, menyampaikan bahwa total APBD Kota Balikpapan 2025 ditetapkan sebesar Rp 4.598.054.259.629.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud, menekankan pentingnya percepatan program prioritas setelah disetujui APBD 2025 Kota Balikpapan yang sebesar Rp 4,598 triliun.
“Percepatan program prioritas harus dilakukan. Kegiatan yang bisa segera ditenderkan, terutama proyek fisik, harus segera terlaksana,” ujar Rahmad Mas’ud.
Wali Kota juga menegaskan bahwa program utama seperti BPJS, pendidikan, dan pembangunan fasilitas umum, seperti rumah sakit dan sekolah, akan tetap berjalan sesuai rencana. “BPJS dan pendidikan tetap berjalan, begitu juga pembangunan fasilitas umum. Itu adalah prioritas utama kami,” ucap Rahmad.
Terkait peningkatan BPJS, Rahmad menegaskan bahwa program ini harus menjadi prioritas pemerintah, bahkan jika diperlukan pengurangan anggaran untuk kegiatan lain yang dianggap kurang penting. “BPJS harus menjadi prioritas. Anggaran kegiatan lain bisa dipotong,” tegasnya.
Wali Kota berharap bahwa semua program prioritas dapat terlaksana dengan cepat dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. (to)
