PROKALTIM,PPU – Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun membuka secara resmi kegiatan sosialisasi pengukuran indeks kebijakan Kabupaten PPU bertempat di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU pada Selasa (3/9/24).
Tampak hadir Asisten Bidang Administrasi Umum Setda PPU, Ainie, Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah – Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD LAN), Muhammad Aswad serta para pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten PPU.
Giat ini diselenggarakan sebagai wujud memantapkan komitmen kinerja dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten PPU.
Pj. Bupati PPU menerangkan, hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2023 secara nasional mengalami peningkatan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021.
“Tahun 2021 yang lalu hanya 40 persen, dan jumlah partisipasi instansi pusat dan daerah yang mengikuti pengukuran IKK juga meningkat 97 persen,” terang Marbun.
Bahwasanya, masih banyak kebijakan dan regulasi yang diterbitkan hanya sebagai syarat pemenuhan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menekankan pada jumlah dan kuantitas regulasi yang dibuat, bukan pada kualitas kebijakan tersebut.
Oleh karena itu, untuk mendorong setiap kebijakan publik perlu disertai evidence based yang kuat, inovatif, partisipatif kelompok kepentingan dan komunikatif sebagai modal utama dalam mengupayakan kebijakan publik yang berkualitas. (Diskominfo)
