BALIKPAPAN-Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat Anggaran Finalisasi dan Penandatanganan Kesepakatan
Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama pimpinan Pemerintahan Kota (Pemkot) Balikpapan, Senin (31/08/2020).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh Ssos dihadiri Walikota Balikpapan Rizal Effendi dan segenap stackholder, Senin (31/8).
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan, Banggar DPRD Balikpapan menggelar Rapat Finalisasi dan Penandatanganan Kesepakatan KUA-PPAS dalam rangka APBD 2021.
“Bankeu (bantuan keuangan), DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk 2021 itu kan belum masuk. Jadi angka masih di Rp 1,9 triliun sekian. Jadi, kalau ditambah Bankeu provinsi, DAK pusat, DAU, mudah mudahan bisa mencapai Rp 2,2 atau Rp 2,3 triliun. Kita masih perkiraan saja seperti tahun lalu,” kata Abdulloh kepada wartawan usai kegiatan.
Tetapi, tambah politisi Partai Golkar Balikpapan ini, KUA PPAS sudah disepakati angkanya, dan kegiatannya juga disepakati. Tahapan berikutnya tinggal sinkronisasi, evaluasi dan tahapan-tahapan mulai nota penjelasan 2021, kemudian pandangan umum fraksi, jawaban wali kota, kemudian pendapat akhir fraksi.
“Diperkirakan akhir Oktober yang 2021 sudah bisa. Dari Raperda menjadi Perda APBD 2021. Karena di bulan ini kami akan konsen juga membahas APBD Perubahan, yang Insya Allah besok (Selasa, red) KUA PPAS perubahan diserahkan ke DPRD oleh Pemkot Balikpapan, Rabu – Kamis kita bahas dan Jumat sudah bisa nopen APBD Perubahan 2020,” jelas Abdulloh.
Dalam rapat tersebut disepakati dan ditanda tangani bersama Walikota Balikpapan Rizal Effendi .SE.
Ia mengatakan dengan anggaran yang dari hasil rapat ini masih perlu melihat perkembangan pendapatan Kota Balikpapan.
“Tapi memang kita masih melihat perkembangan pendapatan kita, karena kan andalan kita dari pajak, dari bantuan keuangan provinsi, maupun dana transport pemerintah pusat,” kata Rizal.
“Kita tetep fokusnya di bidang kesehatan dan pendidikan,” lanjutnya.
Dengan anggaran tersebut penanganan Covid-19 yang masih menjadi pandemi di Kota Balikpapan masih menjadi perhatian Pemerintah Kota Balikpapan.
Ia mengatakan jika anggaran untuk Covid-19 ini kurang, maka akan dilakukan penundaan kegiatan-kegiatan untuk dapat dialokasikan ke penanganan Covid-19.
“Kita tetap fokus pada penanganan Covid-19. Jadi tadi kesepakatan dengan pimpinan dewan kalau anggaran Covid-19 atau pendapatan tidak cukup maka ada beberapa kegiatan yang kita tunda,” katanya.
“Tergantung situasi terakhir, sampai akhir tahun nanti,” lanjutnya
