Search
Search
Close this search box.

DPRD SOROTI PENYERTAAN MODAL PDAM, PAJAK DAN RESTRIBUSI PDAM,

BALIKPAPAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan gelar rapat paripurna virtual dengan Agenda rapat pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan atas nota penjelasan Wali Kota Balikpapan soal rancangan perubahan APBD tahun 2020.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle di ruang rapat lantai ll Gedung DPRD, jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota, Senin (7/9).

“Agenda hari ini kami menghantarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari fraksi. Atas nota penjelasan Walikota soal rancangan Perubahan APBD tahun 2020. Ada enam fraksi,” ungkap Wakil Ketua DPRD Sabaruddin Panrecalle seusai rapat paripurna.

Fraksi-fraksi di DPRD Kota Balikpapan menyoroti penyertaan modal PDAM, Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun penanganan covid-19 yang masuk dalam rancangan Perubahan APBD 2020.

Baca juga  Peringati Hari Buruh 1 Mei 2023, Asosiasi Pekerja Datangi Kantor DPRD Balikpapan

Sabaruddin Panrecalle mengatakan, ke enam fraksi telah menyampaikan pandangan umum terkait nota penjelasan rancangan APBD Perubahan yang disampaikan Wali Kota senilai Rp 2,3 triliun

“Kami menghantarkan teman-teman dari fraksi-fraksi, ada 6 fraksi yang menyampaikan pandangannya terkait rancangan APBD Perubahan yang disampaikan Wali Kota,”paparnya.

Fraksi Golkar dan PDIP, lanjut Sabaruddin, menyoroti tentang masalah pajak dan retribusi. Kemudian penyertaan modal PDAM maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD). Termasuk juga pendidikan.

“Itu yang disorot, karena ada beberapa anggaran dari rancangan APBD Perubahan yang direncanakan Rp 2,3 triliun dan refocusing yang disampaikan Pemerintah Kota Balikpapan,” ujarnya

Fraksi Gerindra juga menyoroti terkait penyertaan modal PDAM dan BPBD, serta silpa dari anggaran penanganan covid-19.

“Diminta secara penjelasan yang lebih detail kepada masyarakat Kota Balikpapan,” ujarnya

Baca juga  DPRD Rapat Paripurna dan Pidato Wali Kota Balikpapan, Wajib Terapkan Prokes

Begitu juga dengan fraksi PKS. Menyoroti tentang Bantuan Sosial (Bansos) yang digelontorkan 45,6 miliar. Diminta secara akuntabilitas juga kepada pemerintah kota.

Begitupun Fraksi Demokrat juga menyoroti tingginya di masa new normal kasus covid-19.
Seharusnya dengan anggaran yang begitu besar, angka Covid di Balikpapan tidak meningkat begitu tajam.

“Demokrat menyoroti seyogyanya dengan anggaran yang begitu besar, angka penyebaran covid -19 berbanding lurus bukan justru naik,” ujarnya.

Sementara Fraksi Gabungan juga menyoroti penyertaan modal PDAM dan BPD serta penanganan covid-19. Harapannya, minggu depan Wali Kota memberikan jawaban terkait pandangan umum fraksi.

“Inilah kami menghantarkan pandangan-pandanagn umum fraksi , mudah-mudahan minggu depan wali kota memberikan jawaban sebelum ditetapkan menjadi APBD Perubahan,” ujarnya.

Agar Tidak Ketinggalan Informasi Terbaru
Ikuti Berita Kami di Google News, Klik Disini

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

PROKALTIM GROUP

Kategori Berita
Daerah

Pendaftaran Kolomnis Kaltimsiana

[gravityform id="3" title="false" description="false" ajax="true"]