BALIKPAPAN- Perwakilan pedagang di kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait adanya pedagang asongan yang masih berjualan di dalam lingkungan pelabuhan padahal ada aturan yang mengatakan tidak boleh karena sudah ada pedagang sendiri atau yang resmi yang terdata
“Pihaknya berencana akan kembali berkoordinasi dengan pihak Pelindo agar memberi solusi bijak kepada para para pedagang,” jelas Ketua Komisi II DPRD Balikpapan H Haris usai Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPRD Kota Balikpapan, Selasa (16/11/2020).
Dijelaskan, agar meminta kepada Pelindo IV Balikpapan untuk melakukan ketegasan supaya tidak ada pedagang asongan. “Kami meminta kepada Pelindo lakukan ketegasan supaya tidak ada pedagang asongan, itu yang diminta para pedagang dan kami meminta kepada Pelindo IV untuk bersikap tegas terhadap hal itu,” tuturnya.
Adanya beberapa asongan tersebut menyebabkan omzet para pedagang yang berjualan di area pelabuhan menjadi sepi pembeli, padahal mereka membayar biaya sewa kepada pihak Pelindo.
Ya memang kondisi pendapatan pedagang juga terus menurun di tengah masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Walaupun, Pelindo IV juga memberikan keringanan pembebasan biaya sewa kios semenjak pandemi terjadi pada bulan Maret lalu.
“Adapun soal sewa Pelindo sudah menggratiskan selama adanya Covid-19, dari bulan Maret sampai sekarang untuk sementara digratiskan,” ucapnya.
Lanjutnya, Haris mengatakan selain itu mungkin ada kemudahan agar tidak semena-mena ketika Covid 19 hilang nilai sewa itu masih tetap. ” Kami bisa memohon kalau misal satu juta untuk sementara jangan satu juta dulu, karena perbaikan ekonomi tidak mudah, dan itu akan kami usahakan, akan kami bicarakan kepada Pelindo. Untuk sementara bantulah anggap saja itu CSR nya,” serunya.
Sementara itu, pihak Pelindo IV Balikpapan menanggapi hal tersebut akan melakukan ketegasan terkait asongan tersebut. ” Kami tunggu dia jalankan atau tidak. Dia akan membuat berita acara kepada ketua pedagang,” tukas fraksi PDIP ini.(*)
