BALIKPAPAN,PROKALTIM – Berharap terealisasi pada tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan ingin rencanakan pembangunan SMKN 7 di kawasan Balikpapan Barat.
Program untuk pemerataan pendidikan di Kota Balikpapan dapat terlaksana. Yaitu pembangunan sekolah ini diharapkan dapat menjadi jawaban untuk memenuhi ketersedian fasilitas pendidikan di kawasan Balikpapan Barat, yang masih minim.
Tidak hanya di kawasan pinggiran kota namun juga bagi warga yang berdomisili di tengah kota. Apalagi kawasan tengah kota, dengan kondisi lahan yang terbatas sementara jumlah pendaftar sekolah yang membludak tentu mengakibatkan ketersediaan sekolah menjadi tidak berimbang.
Budiono, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, mengatakan dirinya akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat di Balikpapan Barat yang menginginkan pembangunan SMKN 7 segera direalisasikan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan ini juga menjelaskan saat menjabat sebagai anggota dewan di periode yang lalu, rencana pembangunan SMKN 7 sudah digulirkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Namun hingga akhir masa jabatan periode kedua Wali Kota rencana itu belum juga terlaksana.
“Informasi dari kawan-kawan DPRD Provinsi Kaltim mereka sudah menganggarkan Rp 10 miliar untuk SMKN 7 yang dimulai di 2021 ini. Namun saya juga belum tahu kapan proyeknya akan dilaksanakan,” ujarnya kepada wartawan, kepada Prokaltim.com.
Wacana pembangunan SMKN 7, lanjut Budiono, sudah lama menjadi aspirasi masyarakat Balikpapan Barat. Namun masyarakat diminta bersabar dengan kondisi defisit anggaran yang terjadi sejak tahun 2016. Bahkan ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang menyedot anggaran untuk percepatan penanganannya.
“Pembangunan biasanya bertahap tidak mungkin langsung selesai. Tapi kalau sudah ada awalnya bisa berjalan. Apalagi tingkat SMA SMK ditangani pihak Disdik Provinsi sesuai UU No. 23,” ucap Budiono yang berasal dari Daerah Pemilihan Balikpapan Barat.
Dia juga menambahkan bahwa kecamatan Balikpapan Barat yang merupakan kawasan padat penduduk seharusnya bisa menjadi prioritas. Mengingat jumlah peminat SMK di Kecamatan ini cukup banyak namun sekolahnya tidak ada. Hal itu masih ditambah lagi keterbatasan lahan mengingat kawasan ini merupakan daerah padat.
“Kita rencananya selain SMK kita juga ingin membangun SD dan SMP. Tapi karena anggarannya refocusing kita tunda dulu. Karena keberadaan sekolah merupakan hak dasar masyarakat. Selain itu sekolah berlabel Negeri biayanya cukup terjangkau bagi masyarakat,” ungkapnya. (to)
