BALIKPAPAN,PROKALTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, menyikapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah berlangsung beberapa saat yang lalu. DPRD Balikpapan masih melihat adanya fenomena masih tetap adanya keresahan dari banyak orang tua terhadap putra-putrinya yang tidak masuk sekolah yang ditujuh.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Parlindungan Sihotang mengatakan, karena sistem tahun ini dikatakan sistem zonasi tidak murni, dan ketidakmerataan sekolah yang ada di Kota Balikpapan yang ditujuh.
“Sebagai contoh sekolah di Balikpapan Timur itu ada beberapa SMP Negeri, tapi di Balikpapan Selatan malah kekurangan sekolah SMP Negeri, ada yang mau masuk sekolah tidak tertampung, kelihatan berarti tidak ada pemerataan dalam pembangunan gedung sekolah dan sebaiknya membangun gedung sekolah juga harus mendata,” kata Parlindungan Sihotang, kepada Prokaltim.com, Senin (12/7).
Dia juga menyampaikan, seperti mendata potensi anak yang mau sekolah masuk SD anak yang masuk SMP dan seterusnya. Mengapa kita bisa memetahkan, harus ada dua sekolah atau tidak perlu sekolah semuanya itu pemetaan kita perlukan.
Sementara itu Parlindungan mengungkapkan, perlu melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah swasta ini bagaimanapun mereka adalah juga ujung tombak dalam hal mencerdaskan anak bangsa, tapi selama ini kita melihat pemerintah kurang begitu intens dalam mengawasi dan membina sekolah swasta ini.
“Satu contoh, ada pemilik sekolah swasta ketua yayasan bapaknya, Direktur Keuangan istrinya dan Kepala Sekolah anaknya. Bagaimana sekolah ini mau bisa maju kalau tidak ada orang yang profesional atau independen yang mengelola? artinya orangnya memang profesinya memang untuk sekolah,” ungkapnya.
Pihaknya juga mengajak, perlu perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) juga kita bersama untuk bagaimana caranya supaya orang tidak cenderung masuk ke sekolah negeri terus dan sekolah swasta tidak pernah dilirik. Seperti, ada beberapa sekolah swasta yang bagaimanapun mahalnya orang tetap ke sekolah situ.
“Contoh sekolah Istiqomah, Patra Dharma, Al-Aulia, sekolah-sekolah Katolik, dibikin mahal tiga kali lipat pun harganya tetap saja orangtua menyekolahkan anaknya di situ. Karena ada yang namanya keyakinan bahwa anaknya akan bagus disana, begitu juga dengan sekolah-sekolah swasta yang lain,” beber Parlindungan Sihotang.
Politisi fraksi Nasdem juga menjelaskan, harusnya Pemkot juga mendukung sekolah swasta supaya mereka juga bisa lebih baik. Apabila dalam proses pendampingan pihak pengelola sekolah swasta masih belum mengubah, maka pemerintah bisa mengambil tindakan. Diantaranya dengan tidak memperpanjang izin operasional sekolah dan menghentikan bantuan operasional sekolah baik pusat maupun daerah. Sebab pihak sekolah swasta dinilai tidak mendukung pemerintah dalam program perbaikan kualitas pendidikan.
“Nggak perlu lagi milih di sekolah negeri atau swasta dimanapun dia tinggal sekarang, jadi nggak ribut lagi masalah zona dan nggak ribut lagi masalah nilai. Apalagi sekarang ini banyak sekolah swasta yang kosong, murid sekolah swasta cuman 1 orang ada yang cuma 10 orang. Nah ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Dan menurutnya, perhatian pemerintah kurang greget terhadap sekolah swasta, termasuk juga untuk membantu dari sisi manajemen di dalam satu yayasan nanti itu ada tanggung jawab kita dan pemerintah daerah. (to)
