BALIKPAPAN,PROKALTIM – Pemerintah Kota (Pemkot) memberikan Bantuan sosial (bansos) kepada para penerima sebanyak 48 ribu Kepala Keluarga (KK), menerima bansos senilai Rp 300 ribu. Warga yang mendapat bantuan adalah yang tercatat di Data Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu, seperti Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan untuk PKL dan UMKM ke Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, sementara pengemudi taksi bandara ke Dinas Perhubungan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menanggapi bansos bagi warga si penerima agar bansos yang telah ditetapkan bagi sasaran PPKM benar-benar tepat sasaran dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Ardiansyah mengatakan, pada tahun ini, Pemkot Balikpapan telah mengalokasikan anggaran hingga Rp 15 miliar bagi 50 ribu KK Covid-19, dengan besaran masing-masing Rp 300 ribu.
“Kami dari Komisi IV, sampai dengan hari ini kita buta masalah data, sementara data dari pusat dengan daerah itu nggak pernah sinkron, pernah bertanya ke Dinsos Balikpapan. Artinya mereka update terus datanya, tapi pada saat nanti pusat mengolah dengan data itu pasti nanti data lama juga yang dia kirimkan,” kata Ardiansyah, kepada Prokaltim, Senin (2/8).
Lanjutnya, Komisi IV beberapa kali pertemuan dengan Dinsos bahkan kita sampai di Kementerian Sosial, ini masalah data. Data akhirnya kalau ada bantuan-bantuan ini mungkin bisa jadi salah sasaran jadinya.
Ardiansyah juga mengungkapkan, jadi dari komisi IV, bagaimana pusat ini harus membenahi data yang valid dengan data kota, kami agak sedikit menekankan mau sampai kapan terus tergantung sama Pusat, tidak bisakah kita punya bank data sendiri yang pailit.
“Tapi Dinsos harus ikut pusat, apalagi yang memberikan bantuan dari pusat. Maka berdasarkan data di pusat dan di sini sudah divalidasi data dikirim ke pusat pada saat keluar itu-itu lagi datanya, data lama juga dia pakai,” ungkapnya.
Sementara itu dia juga menghimbau, agar masing-masing OPD agar melakukan pendataan secara selektif dalam menyusun daftar penerima bansos. Dengan melibatkan sejumlah terkait di antaranya Kelurahan dan RT. Sehingga warga yang dimasukkan dalam daftar penerima benar-benar layak menerima bansos
“Memang semua warga yang ada ini merupakan juga warga yang terdampak, tapi kan masih ada yang lebih daripada kita. Kami berharap kepada masyarakat jika memang masih mampu tidak mengajukan diri untuk menjadi penerima bansos,” terangnya.
Dan jangan sampai salah sasaran yang seperti banyak kejadian orang yang tidak mampu malah tidak dapat yang mampu dapat, ini akan menimbulkan kesenjangan di lapangan dan masyarakat turun ke lapangan dan kalau perlu ya dengan para ketua RT. (to)
