BALIKPAPAN,PROKALTIM – Sejumlah dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) terus berdatangan dari sejumlah pihak baik dari tokoh adat maupun kesultanan di Kaltim. Kali ini, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI Adji Muhammad Arifin juga menyatakan dukungan atas keputusan pemerintah yang menetapkan Kaltim sebagai lokasi IKN Nusantara.
“Keputusan pemerintah ini kami yakin akan membawa dampak besar bagi Kaltim kedepannya, baik bagi masyarakat setempat termasuk daerah penyangga di sekitar lokasi IKN,” ujarnya, pada Jumat (20/5/2022).
Selain itu dia terangkan, pemindahan IKN ke Kaltim, akan membawa perubahan dan tentunya juga akan berdampak besar bagi masyarakat setempat.
Baik itu meliputi, problematika multi komplek baru di tengah masyarakat, yang mencakupi masalah sosial, agama, ekonomi, pendidikan, transportasi, keamanan dan lainnya.
“Hal ini perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan tetap memperhatikan kelestarian kearifan lokal maupun budaya serta adat istiadat setempat sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik secara horizontal maupun vertikal di kemudian hari,” ucapnya.
Tak hanya itu, dia juga meminta kepada Pemerintah, dalam pembangunan IKN ini agar dapat melibatkan pihak kesultanan maupun tokoh adat setempat lainnya untuk dapat ikut berperan aktif dalam mendukung pembangunan IKN.
Hal tersebut dinilai sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama maupun kesultanan sebagai representasi dari keanekaragaman budaya dan adat istiadat Indonesia.
“ini perlu dilakukan oleh pemerintah dengan harapan bahwa langkah ini akan mampu meredam potensi timbulnya gejolak di tengah masyarakat kalangan bawah sehingga tidak mudah untuk dimanfaatkan oleh sekelompok golongan yg memiliki kepentingan tertentu untuk menekan pemerintah,” bebernya.
Terkait dengan penyelesaian berbagai permasalahan maupun sengketa lahan yg timbul sebagai dampak dari pembangunan IKN ini seyogyanya dilakukan dengan membangun jalur komunikasi maupun mediasi secara persuasif antara pemerintah pusat dan daerah bersama-sama dengan masyarakat.
“Sehingga diharapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif,” pungkasnya. (to)