Dugaan Mafia Tanah di Suryanata Samarinda Ulu, BPN Akui itu Sertifikat Palsu

Dyah Lestari kuasa hukum korban, menunjukan dua sertifikat tanah dilokasi yang sama, dihadapan awak media (psg/prokaltim)

SAMARINDA,PROKALTIM – Praktik mafia tanah di Kota Tepian Samarinda kembali menyeruak ke permukaan, mirisnya lagi tanah wakaf yang diperuntukkan untuk keperluan salah satu masjid di Samarinda itu diperjualbelikan.

Sang pembeli pun turut menjadi korban hingga ratusan juta, terduga pelaku penjualan dengan sertifikat bodong pun merupakan orang terdekat alias tetangga korban.

Banyak kejanggalan atas transaksi yang telah dilakukan mulai dari bukti sertifikat palsu yang diterima korban, pada Mei 2018 lalu, anehnya lagi dimana transaksi yang dilakukan pada tahun 2018 jelas tertuang pada kwitansi pembelian, namun pada sertifikat tersebut jelas diterbitkan pada 28 Desember 2007 langsung atas nama pembeli (korban).

Hal demikian diungkapkan oleh kuasa hukum korban, Dyah Lestari dihadapan awak media, Rabu (31/8/2022) siang tadi.

Baca juga  Tunggu Gelar Perkara Kasus Tanah di Suryanata Samarinda, Surat Pengukuran BPN Telah Diterima Penyidik

Dyah juga menjelaskan pihaknya telah menempuh jalur hukum dengan melakukan pelaporan atas dugaan penipuan dan pemalsuan sertifikat tanah, yang beralamatkan di Jalan Pangeran Suryanata Kelurahan Air Putih, Samarinda Ulu.

“Pihak BPN telah mengeluarkan surat jika sertifikat tersebut bukan produk BPN alias palsu,” ungkap Dyah.

Hingga saat ini pihak kepolisian tidak dapat menetapkan tersangka dalam kasus mafia tahan ini.

“Karena dalam kasus ini polisi belum menerima laporan secara resmi oleh BPN,” jelasnya.

Diketahui kasus tersebut telah bergulir sejak Februari 2022 lalu, semenjak pihak masjid mengetahui tanah wakaf tersebut telah didirikan bangunan tempat tinggal.

Guna mendapatkan informasi lanjutan tim media ini berkesempatan menemui penjual tanah tersebut yang merupakan ketua RT empat periode dikawasan tersebut, Zemidin (53) mengaku melakukan jual beli tanah pada tahun 2018 silam dengan cara pembayaran bertahap.

Baca juga  Warga Keluhkan IMTN dan Sertifikat, DPRD Panggil BPN dan DPPR

Terkait sertifikat yang tidak diakui BPN, dirinya mengaku tak tau menahu tentang keaslianya.

“Mana ngerti saya surat begituan, iya benar saya buat lewat jalur pintas dan orangnya yang bantu urus surat itu sudah meninggal,” jelas Zemidin.

Dirinya juga mengaku memiliki tanah tersebut pada tahun 1991 silam dan membelinya seharga Rp. 3,5 juta.

Saat disinggung terkait bukti kepemilikan dirinya hanya menunjukkan dua lembar kertas yang telah lusuh (pelepasan hak) dan merupakan foto copy serta banyak kejanggalan di dalamnya.

Dirinya juga menambahkan jika hingga saat ini telah didampingi kuasa hukum dalam proses penyelesainya.

“Kuasa hukum dari FKPM dampingi saya,” pungkasnya. (Psg/adl)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Share Berita

Berita Terkait

Ikuti Berita ProKaltim.com dari Media Sosial


Kaltim News

Pendaftaran Kolomnis Kaltimsiana