BALIKPAPAN,PROKALTIM – Dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di Penajam Paser Utara (PPU). Dan tingkat kemacetan lalu lintas di Kota Balikpapan semakin meningkat.
Terkait hal itu, DPRD Kota Balikpapan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan agar membangun jalan alternatif untuk mengurai masalah kemacetan.
Masalah kemacetan sudah mulai terasa, di sejumlah titik di Kota Balikpapan. Diantaranya kawasan Jalan MT Haryono dari arah Damai menuju Balikpapan Baru, kawasan Jalan Jendral Sudirman di depan Balikpapan Super Block (BSB) dan Pertigaan Kilometer 5 Jalan Soekarno Hatta. Kemudian juga dari Grand City hingga ke kawasan Polda itu yang biasa macetnya ketika di sore hari.
“Seharusnya Pemkot Balikpapan sudah mulai membuat terobosan-terobosan atau jalan tembus untuk mengatasi masalah kemacetan yang terjadi di Kota Balikpapan,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Balikpapan Kamaruddin Ibrahim yang akrab disapa Aco, pada Senin (25/9/2023).
Aco menjelaskan, bahwa kemacetan bisa diatasi dengan melakukan pelebaran jalan, dan membuat jalur alternatif. Namun program ini harus didukung dengan anggaran. Sehingga nantinya pemerintah bisa membuat perencanaan terlebih dahulu.
“Jadi anggaran untuk program tersebut, bisa diusulkan ke pemerintah pusat. Mengingat kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN. Sehingga pemerintah pusat bisa memberikan bantuan untuk Balikpapan,” terangnya.
Dia juga menyampaikan, bahwa akses dari Bandara ke Jalan Soekarno Hatta, Karang Joang, Balikpapan Utara harus ada jalan alternatif atau jalan baru, karena saat ini kondisi jalan di Balikpapan mulai terasa kemacetannya, apalagi saat sore hari kondisi pekerja saat pulang kerja.
“Memang tidak bisa dipungkiri bahwa IKN sudah di depan mata, sehingga Balikpapan harus sudah siap dari segala sisi. Salah satunya infrastruktur, yakni pembangunan jalan untuk mengantisipasi kemacetan yang sudah mulai terasa di Balikpapan,” pungkasnya. (to)
