BALIKPAPAN-Anggota DPRD Kota Balikpapan Komisi II Nurhadi Saputra gelar reses masa sidang III dengan penerapan protokol kesehatan di jalan selili RT 44 Manggar Balikpapan Timur, Selasa (3/11/2020).
Reses dihadiri 50 orang warga RT 44, menyampaikan berbagai aspirasi yang dikeluhkan warga terkait pembangunan jembatan, pemasangan PDAM, melonjaknya harga elpiji di pangkalan dan juga PJU (Penerangan Jalan Umum).
Nurhadi menjelaskan, ada beberapa keluhan yang disampaikan warga diantaranya terkait sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg, mahalnya biaya pemasangan baru PDAM, serta penerangan jalan umum yang banyak tidak berfungsi.
Suharti warga RT 44 mempertanyakan lonjkaan harga elpijibdipangkalan dan sulitnya mendapatkannya.
Nurhadi menanggapi permasalahan gas LPG 3 kg sudah jadi permasalahan tersendiri bagi warga, bukan saja yang berada di Manggar, tapi hampir diseluruh Kota Balikpapan
“Saya sudah sering mendengar keluhan masyarakat terkait gas 3 kg. Jadi, tidak menutup kemungkinan saya bersama rekan-rekan di Komisi II akan memanggil pihak Pertamina, Perekonomian dan Perdagangan untuk mencari jalan keluar permasalahan yang sering terjadi,” tegas Nurhadi ketika ditemui awak media, Selasa(3/11).
Selain itu, Lisda warga Rt 44 mempertanyakan harga pemasangan PDAM baru yang bekisar Rp 3,5 juta sedangkan harga yang ditetapkan PDAM Rp. 2,5 juta.
Nurhadi yang menerima keluh kesah warga segera menghubungi Direktur Umum PDAM Balikpapan, dan biaya pemasangan sambungan baru tidak mencapai harga yang dibebankan warga.
“Tentu jika ada oknum yang memasang tarif dengan harga segitu, itu namanya pungli, karena harga pemasangan baru tidak mencapai segitu”, urainya.
Untuk permasalahan PJU seperti yang disampaikan Abdul warga Rt 56, dirinya sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), dan informasinya yang diterima kawasan Balikpapan Timur sudah mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi.
Permasalahan yang saat ini dihadapu terkait PJU yang berada di pemukiman warga yang dibawah 3 meter, maka ini menjadi tanggung jawab pihak kelurahan, bukan Dishub lagi.
Dimana setiap RT harus mengajukan profosal kepada masing-masing kelurahan.
“Saya sempat menentang jika diserahkan ke kelurahan, pasalnya takut ada permainan didalamnya, jangan sampai ada unsur politik didalamnya sehingga ada kecenderungan untuk memprioritaskan RT tertentu saja, dan jika diserahkan ke pihak kelurahan, tenaga teknisinya juga tidak ada karena di kelurahan memiliki tenaga ahli dalam pemasangan PJU” tungkasnya.
