DPRD kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman pergantian ketua komisi II DPRD Kota Balikpapan sesuai pasal 47 Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2018 tentang penyusunan Tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Senin (31/7).
Rapat paripurna digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, jalan Jendral Sudirman Balikpapan. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdullah.
Abdulloh mengatakan pergantian komisi II dari Riri Saswita Diano dari fraksi PDI Perjuangan kepada Harris sesuai dengan PP No 12 Tahun 2019, UU Nomer 23 Tahun 2017 dan tata tertib DPRD.
Riri Saswita Diano menjelaskan prosesi pengunduran diri ini sudah lama, tetapi sesuai dengan prosedur yang ada baik rapat hasil fraksi PDI Perjuangan karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan dan fokus berobat. ” Saya sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan, karena ketua komisi itu kan tanggung jawabnya besar , saya tidak mau jabatan itu hanya sekedar kebanggaan saja tapi tidak bisa berbuat apa-apa “, ucap Riri Sasmita.
Riri berharap perputaran roda organisasi di DPRD tetap bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya serta yakin penggantinya H haris akan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua komisi II. ” Kita sepakat H haris dituntut untuk menggantikan saya”, imbuhnya.
Sementara itu Ketua komisi II yang telah dilantik H. Haris mengemukakan, alhamdulillah saya telah ditunjuk dan dipercaya oleh anggota DPRD Balikpapan Komisi II untuk menggantikan Riri Sasmita.
“Saya menggantikan Riri karena kondisi tidak sehat sehingga saya ditunjuk komisi II untuk menggantikannya, dan seluruh anggota DPRD Balikpapan mempercayakan saya untuk menjadi ketua komisi”, paparnya.
Haris menambahkan akan meneruskan program yang sudah ada dan yang direncakan di komisi II termasuk di dalamnya ada bidang ekonomi.
“Dengan keadaan adanya Covid ini maka kita akan memperkuat adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan”, ucap Haris.
Target peningkatan PAD nantinya kan diperoleh melalui pemasangan Taping box dibeberapa tempat usaha, termasuk restribusi parkir pinggir jalan umum dan juga punundaan pajak saat pandemi covid -19.
