BALIKPAPAN, PROKALTIM – Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terpuruk akibat keberadaan Covid-19 di Indonesia. Sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian nasional ini mengalami penurunan signifikan sejak merebaknya kasus terkonfirmasi positif Covid-19.
Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus berupaya untuk membangkitkan kembali pariwisata. Salah satunya melalui program cleanliness, health, safety, dan environment sustainability (CHSE).
CHSE adalah penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keamanan (safety), dan kelestarian lingkungan (environment sustainability). Kemenparekraf menilai, kunci utama dalam pengembalian kondisi harus dilakukan melalui protokol kesehatan yang disiplin. Program ini hadir sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
Program itu dilaksanakan dengan pemberian sertifikasi CHSE bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Sertifikasi ini merupakan bukti bahwa pelaku usaha telah memiliki, menerapkan, hingga meningkatkan protokol kesehatan di usahanya masing-masing.
Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan, Doortje Marpaung. Keberadaan pandemi Covid-19 membuat pariwisata menjadi sektor paling terpuruk.
“Tapi pusat ‘kan punya program CHSE. Itu yang terus dikemukakan. Orang pun bisa berwisata secara virtual. Itu yang kemarin provinsi dan kita sampaikan, yuk kita bikin program-program yang menjual secara virtual karena masih adanya keterbatasan secara fsik orang untuk datang,” jelasnya.
Saat ini, perempuan berkacamata ini menambahkan, pihaknya dengan pemerintah provinsi tengah mendiskusikan berbagai program untuk menggairahkan kembali pariwisata yang ada. Oleh karenanya, diperlukan sikap optimis meskipun pandemi belum juga usai.
“Harus optimis ya,” singkatnya.
Sementara terkait sertifikat CHSE bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Balikpapan, dikatakannya, sudah ada. Jika ada yang belum menerapkannya, dirinya meminta untuk menginformasikan kepada pihaknya.
“Kalau kami sudah menyosialisasikannya (CHSE) beberapa kali, seharusnya sudah ada. Itu juga sudah ada izin dari gugus tugas, karena SOP-nya begitu. Tolong teman-teman komunikasi kita jalan. Kalau ada yang belum, kasih info ke kami. Karena tugas kami untuk itu,” ungkapnya.
Sementara ketika ditanya soal pendapatan daerah dari sektor pariwisata, Doortje mengatakan, menurun secara signifikan. Pemerintah daerah kehilangan pendapatan sebesar Rp 500 juta.
“Kalau mau jujur setengah miliar hilang. Karena biasanya (pendapatan) di pengujung tahun yang kita masukkan di awal tahun, itu enggak ada,” jelasnya.
Untuk pendapatan hingga bulan Maret pun terbilang kecil. Tercatat pendapatan dari sektor pariwisata hanya sekira Rp 200 juta.
“Sampai bulan Maret ini, kalau enggak salah tadi diinfokan staf Rp 213 juta. Itu sangat jauh, biasanya kita sudah dapat setengah miliar pada bulan ini. Hanya tiga persen dari target. Memang target kita terlalu besar, bombastis, nanti kita akan revisi target-target itu,” pungkasnya. (dah)
