Banjir, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Sorotan Pembahasan Rapat Paripurna DPRD Balikpapan

BALIKPAPAN,PROKALTIM – Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-23 masa sidang II tahun 2021, dan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan, rapat bersama Wali Kota H Rahmad Mas’ud melalui video conference di ruang rapat gabungan lantai 2 DPRD Kota Balikpapan, Rabu (9/6).

 

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Subari. Rapat yang dimulai sekira pukul 10.00 Wita ini beragendakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020.

 

Subari mengatakan, sebagian fraksi membahas mengenai banjir yang belum terselesaikan dengan Wali Kota yang terdahulu Rizal Effendi, meski belum lama ini telah terjadi pergantian Wali Kota Balikpapan. Padahal Kota Balikpapan direncanakan akan menjadi penyangga Ibukota Negara (IKN) di Kaltim.

Baca juga  SILATURRAHIM DENGAN WARTAWAN KETUA DPRD MEMINTA WARTAWAN BANTU PEMERINTAH MENSOSIALISASIKAN PERWALI PENGETATAN COVID

“Yang disoroti oleh fraksi-fraksi yang tadi menyampaikan pandangannya, ada beberapa catatan penting yang harus diselesaikan Wali kota baru, yaitu soal penanganan banjir,” kata Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Subari kepada media.

Dia juga menyampaikan, ada sekitar 40 persen titik banjir yang belum bisa diselesaikan.

“Sebenarnya Pemkot sudah membuat berbagai perencanaan sebagai antisipasi banjir,” ucapnya.

Sementara itu selain masalah banjir, Subari juga mengungkapkan, masalah usulan wajib itu sampai dengan pendidikan dan kesehatan sudah banyak kejelasan teman-teman.

“Masalah pendidikan ini masih kurangnya, karena terkait dengan sarana dan prasarana dengan kegiatan belajar di sekolah dan gedung sekolah. Ini masalah klasik juga di Balikpapan, kita kekurangan ruang kelas tapi di sisi lain kita juga harus menyesuaikan ketersediaan anggaran untuk membangun sekolah dan ada rencana subsidi untuk sekolah swasta,” ungkapnya.

Baca juga  Hari ini, Lahan Maros Hingga Deposito Rp16 milliar akan Dibahas Tuntas Pansus Perumda 

 

Politisi PKS ini juga meyampaikan, soal kesehatan ini juga penting, ada keterkaitan dengan dana yang terkait dengan dana gugus tugas penyerapan angka yang masih kurang maksimal dari 80 persen ada angka 69 miliar, angka ini kapan akan kita dengar jawaban dari Wali Kota. (to)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Kaltim News


Pendaftaran Kolomnis Kaltimsiana