DPRD Balikpapan

BALIKPAPAN-Semakin kusutnya sistem penerimaan pendaftaran siswa yang semakin menyulitkan warga kota Balikpapan,membuat seluruh lapisan masyarakat “menjerit,agar hal serupa tidak terjadi lagi di tahun-tahun ke depan,Dinas Pendidikan kota Balikpapan mengajukan pembangunan sekolah-sekolah baru.”Dinas Pendidikan Balikpapan akan membangun dua SMP dan empat SD”, jelas Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Subari. Penambahan sekolah ini diambil karena ada

BALIKPAPAN-Senin(13/7) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial Balikpapan.RDP kali ini dengan agenda pembahasan anggaran Dinas Sosial untuk tahun anggaran 2021 mendatang. RDP ini dipimpin langsung oleh wakil ketua DPRD Balikpapan Subari dari fraksi PKS,setelah membaca dan mempelajari anggaran yang diajukan, DPRD menilai masih dalam kadar normal.”Angaranya tidak terlalu

BALIKPAPAN-Gelombang penolakan terhadap rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) muncul dari berbagai lapisan masyarakat,mulai dari personal hingga organisasi.Rabu (1/7) organisasi masyarakat (Ormas) Laskar Pangeran Antasari datang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan,guna menyampaikan sikap mereka untuk menolak RUU HIP,dipimpin langsung oleh ketua Dewan di Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Pangeran Antasari, Muhammad.tidak hanya sekedar

BALIKPAPAN-Adanya mega proyek perluasan kilang pertamina atau yang akrab disapa proyek RDMP yang berlokasi di Balikpapan sudah seharusnya menjadi berkah bagi warga Balikpapan,namun,alih-alih meningkatkan ekonomi dengan bekerja di proyek RDMP,beberapa waga lokal Balikpapan malah dipecat sepihak oleh PT WIKA selaku pemegang proyek di RDMP.Didampingi oleh LSM Tajam,para pekerja mengadukan nasib mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat

BALIKPAPAN-Lambannya pengurusan berkas-berkas pertanahan di BPN kota Balikpapan sudah menjadi “rahasia umum” di Balikpapan,tidak hanya kalangan masyarakat biasa yang mengalaminya,namun hingga kalangan pejabat juga tidak luput menjadi “korban” lambanya birokrasi yang ada di tubuh BPN Balikpapan,salah satunya adalah yang dialami langsung oleh wakil ketua DPRD kota Balikpapan Sabbarudin Panrecalle.Politisi partai Gerindra ini mengeluhkan pengurusan sebidang

BALIKPAPAN-Sebanyak enam orang mantan karyawan PT Citra Mahakam Abadi mendatangi kantor DPRD Balikpapan pada Senin (08/06)lalu,hal tersebut untuk mengadukan nasib yang mereka alami. Mereka mengaku diberhentikan dari perusahaan tanpa pesangon.”Kami diberhentikan tanpa diberi pesangon,dan kami bekerja sudah lima tahun,dan ada yang sudah 14 tahun bekerja”,ujar Indra salah satu eks karyawan PT CMA. Selain masalah pesangon

BALIKPAPAN-Selasa (31/3) lalu,unsur pimpinn dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Balikpapan,menggelar rapat secara internal.Rapat tersebut untuk menyikapi rumusan rasionalisasi anggaran DPRD Balikpapan tahun 2020,yang akan digunakan untuk penanggulangan pandemi covid-19 di kota Balikpapan. Selaku Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Balikpapan Budiono menjelaskan rapat tersebut salah satunya mempertanyakan perumusan pemerintah kota terkait pengalokasian anggaran dana untuk

BALIKPAPAN-Untuk menanggulangi pandemi Covid 19,berbagai lapisan masyarakat mulai dari pemerintah,swasta,hingga masyarakat umum,sadar bahwa ini adalah tanggung jawab bersama,sehingga semua pihak sadar untuk saling bergotong royong.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan,sepakat untuk “menyumbangkan” Rp 6,5 miliar ” Diputuskan melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Pemerintah Kota Balikpapan, dengan total anggaran yang dialihkan mencapai senilai Rp

BALIKPAPAN-Meski sedang diterpa pandemi Covid 19,tidak menyurutkan kinerja dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Balikpapan untuk turun ke masyarakat guna menampung “keluhan” dan usulan dari konstituen dan masyarakat di daerah pilihan (Dapil) masing-masing.Namun berbeda dengan reses konvensional,reses kali ini dilakukan secara during,atau yang lebih akrab disebut online,dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan tele comfren.hal tersebutlah yang

BALIKPAPAN-Menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2019 wali kota Balikpapan yang disampajkan beberapa waktu lalu,tidak begitu saja diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) kota Balikpapan,para wakil rakyat Balikpapan sepakat untuk membuat panitia khusus (Pansus) terkait masalah ini,melihat masih banyaknya permasalahan yang ada di kota Balikpapan.”Jika dalam waktu satu bulan DPRD tidak memberi rekomendasi maka LKPj dianggap

BALIKPAPAN-Beban berat saat ini sedang dihadapi oleh dunia pada umumnya dan termasuk negara kita Indonesia,pendemi Covid 19 sebenarnya ini bukan hanya tanggung jawab negara untuk menanggungnya sendirian,tapi jika ingin beban berat ini segera usai seluruh warga negara juga harus ikut bersama-sama dalam memerangi wabah ini menurut porsi kemampuanya masing-masing.Seperti yang dilakukan oleh Ali Munsyir,anggota Dewan

BALIKPAPAN-Pada rapat paripurna DPRD kota Balikpapan dengan anggenda mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan tahun 2019, menarik kesimpulan untuk mempansuskan LKPJ wali kota Balikpapan yang dibacakan via online tersebut tersebut Abdullah mendorong seluruh fraksi membentuk pansus untuk mengkaji sekaligus memberi penilaian. “Yang tercapai akan diberi apresiasi dan jika tidak akan disikapi, mengapa bisa

BALIKPAPAN-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan,Taufik Qul Rahman,terus berupaya agar pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan membebaskan iuran kepada seluruh warga kota Balikpapan yang terdampak oleh Covid 19 “Saya berharap Jangan hanya 80 ribu lebih pelanggan saja yang diberi bantuan subsidi. Tetapi seluruh pelanggan PDAM yang ada di Kota Balikpapan juga diberikan bantuan berupa subsidi

BALIKPAPAN-Intensitas curah hujan dalam beberapa minggu belakangan terjadi cukup tinggi,bahkan mengakibatkan beberapa titik di Balikpapan mengalami banjir yang menambah kesulitan warga Balikpapan di tengah wabah Corona saat ini,khususnya di wilayah Balikpapan Utara yaitu RT 64 dan RT 41 kelurahan Batu Ampar, hal tersebutlah yang membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan terpanggil untuk

BALIKPAPAN-Dengan pendeminya Covid 19 hampir di seluruh bagian dunia,membuat kebiasaan dan pola hidup masyatakat dunia berubah drastis.Adanya pembatasan untuk berkumpul di semua lapisan tidak lantas menghentikan roda pemerintahan,olehnya pada Rabu(15/4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan menggelar rapat paripurna secara online,yang mana pada rapat perdana kali ini hanya unsur pimpinan yang berada di gedung